Menu

Menu

Logo Bidik Kata fix white
Menu
Logo Bidik Kata fix white

Home

Politik

Ekonomi

Olahraga

Teknologi

Otomotif

Hukum

pos 4

Anggap Demokrasi Cacat, Mahasiswa Surabaya Serukan Reformasi Jilid II

Sejumlah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Surabaya (GMS) menggelar aksi memprotes pelemahan demokrasi imbas dinasti politik, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (9/2). Menurut pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, mereka mengenakan pakaian serba hitam, sambil menandu keranda mayat. Mereka melakukan aksi dengan melakukan teatrikal dan menaburkan bunga. “Presiden Jokowi hari ini sudah nyata-nyata mencacatkan demokrasi. Jokowi […]

Selengkapnya

pos 3

Andi Widjajanto Ungkap Syarat Koalisi dengan PDIP, Ideologi Nomor Satu

Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengungkapkan syarat partai lain jika ingin berkoalisi dengan PDIP. Hal itu ia sampaikan dalam podcast Political Show CNN Indonesia yang tayang Jumat (9/2). Pernyataan Andi merespons pertanyaan terkait apakah Ganjar-Mahfud jika lolos ke putaran kedua di Pilpres 2024 akan bergabung dengan paslon 1 Anies-Cak Imin. Di sisi lain […]

Selengkapnya

pos 2

54 Organisasi Perempuan Kritik Keras Jokowi terkait Pemilu 2024

Sebanyak 54 organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Desakan tersebut disampaikan dalam menyelenggarakan mimbar demokrasi perempuan di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/2). Menurut Koalisi tersebut, perilaku Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita presiden di 2014. Padahal, dalam Nawacita itu […]

Selengkapnya

pos 1

Prabowo Serukan Sistem Merit: Kebiasaan Kita Koneksi dan Koncoisme

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyinggung sistem merit sebagai tradisi yang harus langgeng di Indonesia ke depan.Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen atau birokrasi yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, promosi, hingga retensi pegawai atau pejabat.Prabowo mencontohkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja harus menjadi acuan dalam […]

Selengkapnya

10

Pj Wali Kota Parepare Lepas Pendistribusian Logistik Pemilu

BIDIKKATA.COM, PAREPARE – Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali memimpin pelepasan distribusi logistik Pemilu di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare, Ahad (11/2/2024). Pelepasan logistik turut dihadiri jajaran Forkopimda Parepare, di antaranya Kapolres AKBP Arman Muis, Dandim 1405 Letkol Inf Hastiar Hatta, perwakilan dari Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Parepare. Turut hadir jajaran terkait […]

Selengkapnya

«‹ 205 206 207 208›»
Back To Top

News

  • e4599dbc-a7cf-4017-ab3b-cd398148e595Jaga Keandalan Listrik Jangka Panjang, PLN Turunkan 230 Petugas Teknik di Sulbagsel

    BIDIKKATA.COM,Petugas PLN terus melakukan percepatan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan pada sejumlah fasilitas Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), termasuk PLTU Jeneponto.

    Lebih dari 230 petugas teknik dikerahkan untuk mempercepat pekerjaan pemeliharaan guna mengoptimalkan performa dan menjaga keandalan pasokan listrik dalam jangka panjang.

    Selama proses pemeliharaan berlangsung, PLN melakukan pengaturan beban secara bertahap di sejumlah wilayah Makassar dan sekitarnya untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta mempertahankan kestabilan sistem.

    PLN terus bekerja maksimal di lapangan dan memohon dukungan serta pengertian masyarakat selama proses pemeliharaan berlangsung.

  • IMG_6058Pemeliharaan Infrastruktur Berdampak pada Pasokan Listrik, PLN Kejar Percepatan Pemulihan

    BIDIKKATA.COM,PAREPARE — PT PLN (Persero) melakukan pengaturan beban di sejumlah wilayah kerja Unit Layanan Pelanggan (ULP) Mattirotasi, Kota Parepare, menyusul menurunnya pasokan listrik pada sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).

    Langkah tersebut dilakukan PLN sebagai upaya menjaga kestabilan sistem kelistrikan sekaligus mencegah dampak gangguan meluas kepada pelanggan. Informasi tersebut disampaikan PLN ULP Mattirotasi melalui pemberitahuan resmi kepada pelanggan.

    Penurunan pasokan listrik terjadi sehubungan dengan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan. Kondisi tersebut berdampak pada sebagian pelanggan yang berada di wilayah kerja ULP Mattirotasi.

    PLN menyatakan terus melakukan pengaturan pola operasi pembangkit dan sistem kelistrikan. Seluruh sumber daya yang tersedia juga dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan.

    Manager PLN ULP Mattirotasi, Adryani, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas kondisi tersebut. PLN memahami bahwa gangguan pasokan listrik dapat memengaruhi aktivitas masyarakat dan menimbulkan ketidaknyamanan.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan PLN ULP Mattirotasi,” demikian keterangan PLN dalam informasi kelistrikan tersebut.

    PLN juga mengapresiasi pengertian, kesabaran, dan dukungan pelanggan serta masyarakat selama proses pemulihan dan penormalan sistem kelistrikan berlangsung.

    Pelanggan Diminta Gunakan Kanal Resmi PLN

    Untuk masyarakat yang mengalami gangguan atau ingin menyampaikan pengaduan terkait kelistrikan, PLN mengimbau pelanggan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile maupun Contact Center PLN 123.

    PLN ULP Mattirotasi merupakan unit pelayanan PLN di Kota Parepare yang menangani pelayanan kelistrikan bagi pelanggan di wilayah kerjanya. PT PLN (Persero) ULP Mattirotasi

    Gangguan pada sistem Sulbagsel dan pengaturan beban di wilayah Mattirotasi juga dilaporkan terjadi pada 30 Agustus 2026, ketika gangguan pada infrastruktur sisi pembangkit berdampak terhadap berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah.

  • c9721907-d0da-4df2-9311-4990ee4241d2Taufan Pawe Kritik Kinerja Ombudsman RI: Jangan Tunggu Laporan, Harus Proaktif!

    BIDIKKATA.COM,JAKARTA — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta. Agenda strategis tersebut membedah secara mendalam evaluasi tugas, kewenangan, hingga tanggung jawab kelembagaan Ombudsman dalam mengawal kebijakan negara dan pelayanan publik di tanah air.

    Suasana RDP berlangsung dinamis saat Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, DR. H. Taufan Pawe, S.H., M.H., menyampaikan pemaparannya. Wali Kota Parepare dua periode tersebut menyoroti secara kritis kinerja Ombudsman yang dinilainya masih minim kapasitas, kurang integritas, serta cenderung pasif dalam merespons berbagai persoalan pelayanan publik di lapangan.

    Dalam pandangannya, Taufan Pawe membeberkan dua contoh kasus konkret yang dinilainya menjadi preseden buruk pelayanan publik sekaligus bukti belum maksimalnya peran pengawasan Ombudsman.

    Kasus pertama menyangkut dugaan kesewenang-wenangan birokrasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditemukannya saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya (Dapil Sulsel II). Seorang ASN diduga dinonjobkan secara sepihak dan tanpa alasan mendasar dari jabatan hanya karena menolak dibujuk untuk mengundurkan diri. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Inspektorat daerah pun terkesan irasional. Mirisnya, aduan yang telah disampaikan masyarakat terkait persoalan tersebut ke Ombudsman sejak bulan Mei lalu hingga kini belum mendapat kejelasan maupun tindak lanjut nyata.

    Selain persoalan birokrasi, Taufan Pawe juga membagikan pengalaman personal yang memprihatinkan terkait duka mendalam atas wafatnya sang cucu di sebuah rumah sakit terkemuka. Pasien yang semula dinyatakan diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit, justru meninggal dunia dalam pangkuan keluarga. Kejadian ini dinilainya janggal dan menjadi cermin rentannya pemenuhan hak-hak pasien serta indikasi bentuk malpraktik pelayanan di fasilitas kesehatan yang harus mendapat perhatian serius.

    Taufan Pawe menyayangkan pola kerja Ombudsman yang terkesan rigid dan baru bergerak jika ada laporan formal yang masuk. Ia mendesak Ombudsman agar lebih proaktif menindaklanjuti isu-isu pelayanan publik dan dugaan malpraktik, baik di sektor birokrasi, hak pasien, hak dokter, maupun tata kelola rumah sakit, yang sudah ramai menjadi perbincangan publik di media sosial tanpa harus menunggu aduan resmi.

    Ia mengingatkan bahwa Ombudsman pada hakikatnya memegang enam fungsi vital, termasuk fungsi pengawasan dan investigasi independen. Menurut Taufan, keberadaan Ombudsman sejatinya adalah menjadi mata dan telinga Presiden dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

    Ia menyuarakan hal ini agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban di masa depan. Malpraktik bukan hanya terjadi pada penanganan medis, tetapi juga pada tata kelola birokrasi pemerintahan. Pihaknya ingin ada perubahan proses ke arah yang lebih baik dan implementasi nyata dari fungsi pengawasan tersebut, serta berharap ke depan Ombudsman memiliki nyali untuk berdiri tegak membela hak masyarakat.

    Melalui pemaparan dalam RDP Komisi II DPR RI ini, diharapkan terjadi evaluasi menyeluruh serta reformasi internal bagi Ombudsman RI agar dapat meningkatkan responsivitas, keberanian, serta integritas lembaga demi mengawal pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia.

Logo Bidik Kata fix white
Connect With Us
Home
Politik
Hukum
Ekonomi
Olahraga
Teknologi
Otomotif
Tentang Kami
Pedoman Media Siber
Undang Undang Pers
Kode Etik Jurnalistik
Redaksi
Copyright © 2024 Bidik Kata. All Rights Reserved. Designed & Developed by Vodeco