Menu

Menu

Logo Bidik Kata fix white
Menu
Logo Bidik Kata fix white

Home

Politik

Ekonomi

Olahraga

Teknologi

Otomotif

Hukum

c056cc20-ed1c-4359-a8d3-ef6784fb2f0e

Taufan Pawe Perjuangkan Penguatan Fiskal dan Pengamanan Aset Daerah Sulsel

BIDIKKATA.COM,MAKASSAR — Anggota Komisi II sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Taufan Pawe, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh aspirasi dan kepentingan pembangunan Sulawesi Selatan di tingkat pusat. Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan guna membahas tata kelola […]

Selengkapnya

307a3c0c-116b-4a2c-bf56-cf2ed2c2f5ca

Taufan Pawe Sambut Pelantikan Bahlil dan Sarmuji, Sebut Bukti Kepercayaan terhadap Kader Golkar

BIDIKKATA.COM,JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, memberikan apresiasi mendalam atas dilantiknya dua petinggi DPP Partai Golkar ke dalam jajaran kabinet pemerintahan. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Republik Indonesia, sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian […]

Selengkapnya

1dba761b-72e9-4e98-a2fe-178a02bbe249

Percepat Sertifikasi Tanah Warga, Taufan Pawe Dorong Penguatan Program PTSL

BIDIKKATA.COM,MAKASSAR – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Terkait Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sulawesi Selatan. Kegiatan strategis ini dilaksanakan untuk memastikan program pengelolaan pertanahan berjalan optimal dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kepala Kanwil BPN Sulawesi Selatan menegaskan […]

Selengkapnya

bf6c701a-f25e-4b3a-9e22-b234b16d546f

160 Peserta Ramaikan Open Tournament Domino 101 Piala Panglima TNI di Parepare

BIDIKKATA.COM, PAREPARE — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026 turut diramaikan melalui Open Tournament Domino 101 Piala Panglima TNI 2026 yang digelar secara serentak di 100 titik di seluruh Indonesia. Untuk Kota Parepare, kegiatan tersebut dipusatkan di Makodim 1405/Parepare, Minggu (27/9/2026). Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, […]

Selengkapnya

213e72af-5cce-454d-bb3c-bdcdc8e39d96

Dari ITH Parepare, Taufan Pawe Tekankan Empat Pilar Kebangsaan sebagai Fondasi Generasi Unggul

BIDIKKATA.COM,PAREPARE — Anggota MPR RI yang juga Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Aula Kampus Institut Teknologi BJ Habibie (ITH) Kota Parepare, Sabtu 27 September 2026. Kegiatan yang dihadiri oleh rektorat, civitas akademika, serta ratusan mahasiswa ITH dari […]

Selengkapnya

1 2 3 4›»
Back To Top

News

  • c056cc20-ed1c-4359-a8d3-ef6784fb2f0eTaufan Pawe Perjuangkan Penguatan Fiskal dan Pengamanan Aset Daerah Sulsel

    BIDIKKATA.COM,MAKASSAR — Anggota Komisi II sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Taufan Pawe, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh aspirasi dan kepentingan pembangunan Sulawesi Selatan di tingkat pusat. Hal tersebut ditegaskannya saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan guna membahas tata kelola aset daerah hingga penguatan fiskal daerah.

    Sebagai satu-satunya wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar di Komisi II DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan, Taufan Pawe menyoroti pentingnya tata kelola aset daerah dan pembenahan pertanahan sebagai fondasi utama dalam menjaga kesehatan fiskal serta memberikan kepastian hukum di daerah.

    “Saya sangat peduli dengan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan. Pengelolaan dan pengamanan aset daerah yang baik tentu akan berimbas langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami di DPR RI siap mengawal, mendukung, dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar tata kelola aset ini berjalan aman, transparan, dan sesuai aturan,” tegas mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut.

    Lebih jauh, Taufan juga memastikan akan terus memperjuangkan peningkatan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Provinsi Sulawesi Selatan agar percepatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah dapat berjalan optimal.

    Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi dukungan legislatif, khususnya peran Komisi II DPR RI, dalam membantu Pemprov Sulsel mengamankan aset daerah serta memperjuangkan kebutuhan anggaran di pusat.

    “Kunjungan Komisi II DPR RI ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Ini adalah bentuk komitmen kolaborasi nyata antara pusat dan daerah. Dukungan dari pusat sangat kami butuhkan, khususnya dalam mengamankan aset-aset daerah demi kemajuan Sulsel,” ungkap Andi Sudirman.

    Agenda Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Sulsel ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamenagri) Bima Arya Sugiarto, serta para Anggota Komisi II DPR RI lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menggarisbawahi pentingnya sertifikasi tanah aset daerah yang kini biayanya ditanggung pemerintah pusat sebagai pencegahan konflik hukum, sementara Wamenagri Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh kepala daerah untuk proaktif dan memanfaatkan sinergi bersama Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional.

    Dalam agenda yang sama, Komisi II DPR RI, yang diwakili langsung Oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Dr. Taufan Pawe, SH., MH. Didampingi Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Kepala Kanwil ATR BPN Sulsel, menyerahkan sertifikat hak pakai aset Pemerintah Daerah, kepada Pemerintah Kabupaten Takalar sebanyak 50 aset, Pemerintah Kota Parepare sebanyak 31 aset, Pemerintah Kabupaten Bone sebanyak 23 aset, Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebanyak 9 aset, Pemerintah Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo masing-masing 2 aset, sementara untuk Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Luwu Utara masing-masing 1 aset, serta untuk Kabupaten Soppeng sebanyak 3 aset.

  • 307a3c0c-116b-4a2c-bf56-cf2ed2c2f5caTaufan Pawe Sambut Pelantikan Bahlil dan Sarmuji, Sebut Bukti Kepercayaan terhadap Kader Golkar

    BIDIKKATA.COM,JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, memberikan apresiasi mendalam atas dilantiknya dua petinggi DPP Partai Golkar ke dalam jajaran kabinet pemerintahan. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi Republik Indonesia, sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, resmi dilantik sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

    Taufan Pawe menilai penunjukan kedua tokoh sentral Partai Golkar tersebut merupakan bentuk kepercayaan besar dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kapasitas serta integritas kader-kader terbaik Partai Golkar dalam mengelola pos-pos strategis bangsa.

    “Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa bangga atas amanah besar yang dipercayakan kepada Ketua Umum kami, Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Energi, serta Sekjen Partai Golkar, Bapak M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Ini adalah bukti nyata bahwa Golkar memiliki sumber daya manusia yang matang, berpengalaman, dan siap bekerja keras untuk kemajuan Republik Indonesia,” ujar Taufan Pawe di Jakarta.

    Legislator asal Sulawesi Selatan ini memastikan bahwa seluruh jajaran dan kader Partai Golkar akan berada di garda terdepan dalam mengawal, mengamankan, serta merealisasikan visi, misi, dan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

    Menurut Taufan, keberadaan dua pimpinan Golkar di pos ekonomi dan industri strategis ini akan semakin memperkuat akselerasi pembangunan nasional, terutama dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam serta penguatan sektor industri dalam negeri.

    “Kami memastikan kader-kader Golkar siap mengawal penuh apa yang menjadi harapan dan visi-misi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Partai Golkar berkomitmen memberikan warna positif dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” tegas mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut.

    Taufan menambahkan, komitmen pengabdian ini sejalan dengan spirit dan tagline utama yang senantiasa digaungkan oleh Ketua Umum Partai Golkar.

    “Sebagaimana filosofi dan tagline Ketua Umum kami, ‘Suara Rakyat Suara Golkar’, setiap langkah, kebijakan, dan kerja keras kader Golkar—baik di jajaran eksekutif maupun legislatif—akan selalu berorientasi pada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

  • 1dba761b-72e9-4e98-a2fe-178a02bbe249Percepat Sertifikasi Tanah Warga, Taufan Pawe Dorong Penguatan Program PTSL

    BIDIKKATA.COM,MAKASSAR – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Terkait Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Sulawesi Selatan. Kegiatan strategis ini dilaksanakan untuk memastikan program pengelolaan pertanahan berjalan optimal dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    Kepala Kanwil BPN Sulawesi Selatan menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk mengawal pelaksanaan Reforma Agraria di daerah. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci utama agar target kepastian hukum atas tanah warga dapat terealisasi secara tepat sasaran.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., menyampaikan pandangannya terkait urgensi penataan pertanahan nasional. Menurutnya, rangkaian program pertanahan yang dijalankan saat ini merupakan langkah linier yang selaras dengan prioritas tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.

    Taufan Pawe menjelaskan bahwa dalam ekosistem pertanahan saat ini, terdapat lembaga baru yaitu Badan Bank Tanah yang terintegrasi langsung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menggarisbawahi pentingnya pemahaman publik mengenai pembagian wewenang lembaga ini agar tidak timbul kekeliruan di tengah masyarakat.

    “Fungsi pemetaan tanah tetap berada di domain ATR/BPN, sementara Bank Tanah bekerja sesuai dengan kewenangannya. Dalam pengelolaan pertanahan, kita dituntut untuk bersikap bijaksana, arif, serta mendudukkan setiap persoalan secara profesional,” ujar Taufan Pawe.

    Ia juga menyoroti ikhtiar Komisi II DPR RI dalam memediasi berbagai konflik pertanahan yang terjadi di lapangan. Melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI yang kerap menghadirkan pihak-pihak berkonflik, solusi yang adil dan berpayung hukum terus diupayakan meski sering kali membutuhkan proses diskusi yang panjang.

    Lebih lanjut, Wali Kota Parepare dua periode ini menegaskan keterkaitan erat antara tata kelola tanah dan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, kepastian atas kepemilikan lahan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi komitmen politik Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

    “Sertifikasi tanah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan pemenuhan hak dasar masyarakat atas aset yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, kami di Komisi II DPR RI terus memperjuangkan agar program PTSL dapat dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas pengelolaannya ke depan,” tegasnya.

    Taufan Pawe memberikan contoh nyata komitmen pengawalannya di lapangan, seperti bantuan penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) untuk tujuh pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Langkah ini diharapkan menjadi model pengelolaan tanah kepulauan yang sah secara legalitas dan mampu mendorong kesejahteraan ekonomi warga setempat.

    Melalui koordinasi berkala ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan dapat mempercepat pendaftaran tanah masyarakat, meminimalkan sengketa lahan, serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan dan berkeadilan.

Logo Bidik Kata fix white
Connect With Us
Home
Politik
Hukum
Ekonomi
Olahraga
Teknologi
Otomotif
Tentang Kami
Pedoman Media Siber
Undang Undang Pers
Kode Etik Jurnalistik
Redaksi
Copyright © 2024 Bidik Kata. All Rights Reserved. Designed & Developed by Vodeco