Perkuat Manajemen Birokrasi, Komisi II DPR RI Komitmen Dorong Support Anggaran dan Inovasi untuk Politeknik STIA LAN Makassar
BIDIKKATA.COM, MAKASSAR — Komitmen memperkuat fondasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Indonesia terus digaungkan oleh Komisi II DPR RI. Bertempat di Aula Politeknik STIA LAN Makassar, Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang Tahun 2026 pada Rabu (22/7/2026), guna memotret langsung tantangan serta potensi pengembangan pendidikan vokasi aparatur negara di kawasan timur Indonesia.
Rombongan Komisi II dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, didampingi jajaran Anggota Komisi II DPR RI, termasuk legislator senior asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe. Kehadiran wakil rakyat ini disambut hangat oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA, Sekretaris Utama LAN RI, serta Direktur Politeknik STIA LAN Makassar.
Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, menyambut kehadiran Komisi II DPR RI sebagai angin segar dan amunisi semangat baru dalam mengakselerasi pengembangan Politeknik STIA LAN Makassar yang saat ini membina program Sarjana Terapan (S1) dan Magister Terapan (S2).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa Politeknik STIA LAN memiliki peran vital yang tak sekadar menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi menjadi kawah candradimuka dalam mencetak insan birokrasi berintegritas.
”Transformasi STIA menjadi Politeknik adalah langkah strategis pendidikan vokasi. Harus ada pembeda yang jelas pada vocational value, terutama dalam keterampilan pengelolaan manajemen birokrasi,” ujar Rifqinizamy.
Untuk memaksimalkan peran tersebut, Komisi II DPR RI sengaja memboyong sejumlah pejabat instansi mitra kerja dalam kunjungan ini agar terbangun kolaborasi dan sinergitas yang terukur demi kemajuan lembaga.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Taufan Pawe, memberikan pandangan kritis dan substantif terkait penguatan peran LAN dan STIA LAN Makassar. Menurut Wali Kota Parepare dua periode pada masanya tersebut, persoalan mendasar yang kerap dialami lembaga pencetak SDM birokrasi ini bermuara pada komitmen anggaran (political will).
”Politeknik STIA LAN Makassar adalah nama besar dan ‘otak’ dari LAN itu sendiri. Berdasarkan pengalaman saya 10 tahun memimpin daerah, jabatan ASN itu bukan hak, melainkan penilaian atas pengabdian sebagai pelayan masyarakat. Doktrin dan pemahaman eksistensi aparatur seperti inilah yang harus ditransformasikan oleh STIA LAN,” tegas Taufan Pawe.
Taufan Pawe mengusulkan gagasan strategis agar Komisi II DPR RI dapat menggelar program Kuliah Umum secara berkala di Politeknik STIA LAN. Selain itu, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional yang terarah dan berbasis pada laboratorium inovasi.
Berbekal rekam jejak kepemimpinannya yang sukses meraih berbagai penghargaan berkat penerapan PRINSIP 3 TAAT (Taat Asas, Taat Administrasi, dan Taat Anggaran), Taufan Pawe mendorong agar STIA LAN mampu mencetak figur aparatur yang cerdas, taat aturan, serta siap dipakai dalam jabatan struktural maupun posisi politis.
Mengakhiri pemaparannya, Taufan Pawe menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran Komisi II DPR RI akan diarahkan secara maksimal untuk memperjuangkan penguatan kapasitas LAN RI, khususnya dari segi dukungan anggaran negara.
”Belum terlambat untuk kita perbaiki Republik ini, dan kita harus bergerak dari bawah ke atas (bottom-up). Komisi II DPR RI siap menyuarakan dan mengawal agar LAN mendapat perhatian khusus dalam APBN, sebab investasi pada LAN adalah investasi pembangunan manusia dalam tata kelola pemerintahan Indonesia,” pungkas Taufan Pawe optimis.
