Warga Curhat Soal Desil dan Sampah, Hj Indriasari Husni Janji Kawal Solusinya

BIDIKKATA.COM, PAREPARE – Anggota DPRD Kota Parepare daerah pemilihan (Dapil) Soreang, Hj Indriasari Husni, menggelar temu konstituen dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat atau reses di Kecamatan Soreang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda serentak 25 anggota DPRD Kota Parepare yang turun langsung menemui masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Kegiatan reses ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Soreang, khususnya warga di kawasan Industri Kecil. Pemeriksaan kesehatan tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses.

Dalam sambutannya, Hj Indriasari Husni menyampaikan bahwa dirinya secara pribadi melaksanakan reses selama dua hari untuk menyerap berbagai kebutuhan dan keluhan masyarakat secara langsung. Ia menegaskan kehadirannya sebagai wakil rakyat merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi di DPRD Kota Parepare.

“Tujuannya tentu bapak ibu sudah ketahui bersama. Saya berdiri di sini sebagai perpanjangan tangan untuk menyuarakan aspirasita,” ujar Indriasari di hadapan warga.

Namun demikian, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena selama dua tahun terakhir pokok pikiran (pokir) dewan belum banyak terealisasi akibat efisiensi anggaran. Menurutnya, banyak program yang harus tertunda karena anggaran pemerintah mengalami pemangkasan di berbagai sektor.

“Sebenarnya saya malu biar bapak ibu tahu keadaan kami di DPRD. Bukan tidak memperjuangkan, akan tetapi karena anggaran banyak dipangkas. Semoga di anggaran perubahan ada tambahan sehingga insyaallah semua aspirasi bisa kami perjuangkan, meski membutuhkan waktu,” jelasnya.

Indriasari yang berada di Komisi II DPRD Parepare menjelaskan komisinya bersinergi dengan sejumlah dinas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, hingga sektor pendidikan. Karena itu, ia membuka ruang bagi warga yang mengalami kendala pelayanan, termasuk di rumah sakit, agar dapat segera disampaikan kepadanya untuk dibantu semaksimal mungkin.

Ia juga memaparkan sejumlah program bantuan sosial yang tersedia melalui Dinas Sosial, di antaranya bantuan rastra yang dijadwalkan berjalan mulai Juni dan berlaku surut selama enam bulan. Selain itu terdapat bantuan perlengkapan jenazah serta bantuan bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, tongkat, kaki palsu, dan tangan palsu.

“Di Disnaker juga ada pelatihan UMKM dan bantuan UMKM. Kemudian di bidang pendidikan seperti tahun lalu ada beasiswa SD dan SMP serta bantuan baju seragam sekolah,” tambahnya.

Dalam sesi dialog, Ketua RW Bukit Indah, Agustina, menyoroti persoalan data desil penerima bantuan sosial yang dinilai masih membingungkan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan aktif dalam kegiatan kerja bakti.

Menanggapi hal tersebut, Hj Indriasari menjelaskan bahwa penentuan desil penerima bantuan sosial masih menggunakan data lama hasil sensus tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. Menurutnya, Komisi II DPRD Parepare bahkan telah berkunjung langsung ke Kementerian Sosial untuk mempertanyakan persoalan tersebut dan meminta pembaruan data dengan melibatkan RT, RW, hingga lurah agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Kami minta update ulang data karena banyak kondisi masyarakat sudah berubah. Ada warga yang terlihat punya motor karena dicicil untuk bekerja, tapi justru masuk desil tinggi. Makanya insyaallah akan segera dilakukan pembaruan data. Tapi jangan juga keluarga yang diutamakan, karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan. Kalau ada seperti itu segera laporkan,” katanya.

Ia juga menanggapi persoalan sampah yang disampaikan warga. Menurutnya, masyarakat mengeluhkan pelayanan pengangkutan sampah yang dinilai belum sesuai dengan retribusi yang dibayarkan.

“Masalah sampah ini sudah saya telepon pihak terkait dan insyaallah hari Senin akan segera dilakukan rapat untuk mencari solusi,” ujarnya.

Sementara itu, seorang warga bernama Bahri berharap bantuan sosial untuk penyandang disabilitas dapat benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menyampaikan keluhan mengenai rekannya yang telah 15 tahun menggunakan kaki palsu dan membutuhkan penggantian karena kondisinya sudah tidak layak pakai.

Menanggapi hal tersebut, Hj Indriasari meminta agar data dan dokumen pendukung segera dilengkapi agar bantuan dapat segera diproses melalui Dinas Sosial.

“Kalau untuk permintaan Pak Bahri, segera lengkapi datanya agar bisa secepatnya diserahkan ke Dinas Sosial untuk diberikan bantuan kaki sambung,” tutupnya.